Αποτελέσματα Αναζήτησης
Pemerintah Provinsi NTB Meraih Penghargaan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2024
- Produk Hukum
JDIH Prov NTB. Main menu. Home; Profil. Biro Hukum. Visi dan...
- Dokumen-Laporan
01#RENSTRA SETDA PROV. NTB versi Menpan RB.pdf. RKT Tahun...
- PPID
PPID - JDIH Prov NTB
- Publikasi
Sabtu, 22 Juni 2024. Plh. Kepala Biro Hukum (Yudha Prawira...
- Forums
Forums - JDIH Prov NTB
- Hubungi Kami
Hubungi Kami - JDIH Prov NTB
- Biro Hukum
Biro Hukum - JDIH Prov NTB
- Keuangan
Keuangan - JDIH Prov NTB
- Produk Hukum
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lampiran Ib. Struktur Dinas Kesehatan.pdf. Lampiran IIb. Tupoksi Dinas Kesehatan.pdf.
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lamp. Struktur Perbendaharaan.pdf. Lamp.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional berisi dokumen hukum yang berasal dari anggota JDIH di tingkat pusat hingga daerah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia terdiri dari Dokumen Hukum Seperti Peraturan Perundang-Undangan, Monografi Hukum, Artikel Hukum, Putusan Pengadilan dan dokumen hukum lainnya
Untuk mengakses segala jenis produk hukum daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, silahkan mengakses situs JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Cari Peraturan Notifikasi Update Produk Hukum JDIH Keputusan Gubernur (KEPGUB) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2024 Peraturan Gubernur (PERGUB) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 ...
E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP)