Αποτελέσματα Αναζήτησης
Hukum adat ini patut untuk dipertahankan eksistensinya, karena didalamnya mengandung unsur kesadaran hukum bagi masyarakat Indonesia. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekitar. Dengan kata lain, hukum ini bersifat dinamis.
Di dalam terjadinya memeriksa delik adat, hakim sebagai pelasaksana kekuasaan negara di bidang peradilan (pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009) harus melakukan penemuan hukum yang berlaku di masyarakat demi mewujudkan hukum yang adil.
Eksistensi hukum pidana adat Indonesia dikaji dari perspektif normatif (ius constitutum) diatur Pasal 18 B UUD 1945 hasil Amandemen, Pasal 1, Pasal 5 ayat (3) sub b UU Nomor 1 Drt tahun 1951, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009.
25 Δεκ 2023 · Dalam beberapa perkara hukum pidana di Indonesia, beberapa daerah masih menggunakan sistem hukum adat sebagai alternatif pengambilan keputusan karena peranannya dalam penegakan hukum yang cukup dominan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan hukum adat sebagai modernisasi hukum pidana di Indonesia.
5 Νοε 2023 · The distinctive contribution of this research lies in its exploration of the fulfillment of adat obligations applicable in Baduy, particularly in cases involving the murder and rape of Baduy girls, and its correlation with the regulations of the New Criminal Code.
30 Δεκ 2023 · Dalam implentasi Penyelesaian pelanggaran hukum pidana dalam peradilan adat dirasa sangat efektif dalam mengatasi ban yaknya perkara pidana melalui pendekatan restorative justice y ang...
ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada praktiknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.
