Αποτελέσματα Αναζήτησης
mengenai kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dalam mengatur perilaku manusia, terutama dalam situasi perang yang paling dramatis. Namun bahkan di era perubahan global dan kemajuan sains ini, gagasan mendasar di balik peraturan dan prinsip hukum humaniter internasional (HHI) –
25 Μαΐ 2013 · Ada tiga belas kejahatan internasional yang termasuk dalam international delicts, yaitu: Piracy. Aircraft hijacking and unlawful acts against international air safety. Unlawful acts against the safety of maritime navigation and safety of platforms on the high seas.
3 Μαρ 2023 · Secara normatif, ICC berwenang mengadili beberapa subjek hukum yang melakukan kejahatan luar biasa di tingkat internasional. Pasal 5 dari Statuta Roma menyatakan bahwa terdapat 4 bentuk dari kejahatan tersebut, yaitu genosida ( the crime of genocide ), kejahatan kemanusiaan ( the crime against humanity ), kejahatan perang ( war crime ), dan ...
13 Μαρ 2012 · Hukum pidana internasional mengatur tentang tanggung jawab atas tindak pidana yang termasuk dalam kategori peremptory norm seperti genosida, crime against humanity, crime against peace. Dengan demikian, sesuai Pasal 40, negara dapat bertanggung jawab dalam tindak pidana internasional.
Pengkajian sistem hukum dan peradilan internasional dalam tulisan ini difokuskan pada: (1) pengertian sistem hukum internasional; (2) asas-asas hukum internasional; (3) sumber hukum internasional; (4) subyek hukum internasional; (5) faktor penyebab timbulnya sengketa internasional; (6) cara penyelesaian sengketa internasional.
1. Bagaimanakah tindak kejahatan genosida yang dialami jika ditinjau dalam Hukum Internasional? 2. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara Hukum Internasional? II. METODE PENELITIAN Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan metode
Perubahan dan perkembangan lingkungan nasional, regional, dan global telah memicu pesatnya perkembangan kejahatan transnasional, dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berwenang bertindak sebagai aparatur negara dan penegak hukum menjadi ujung tombak dan garda terdepan sistem peradilan pidana dalam memberantas ...
