Αποτελέσματα Αναζήτησης
20 Αυγ 2024 · JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Hal ini menjadi pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi, Selasa (20/8/2024).
21 Αυγ 2024 · Komisi II DPR dan KPU sepakat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen dan syarat batas minimal usia calon kepala daerah. Dua putusan MK itu telah dimasukkan ke...
21 Αυγ 2024 · Anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Bivitri Susanti, mengatakan, Pemerintah dan DPR tidak bisa menganulir atau mengembalikan putusan MK mengenai penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah.
21 Αυγ 2024 · Dalam putusan yang dibacakan, Selasa (20/8/2024), Mahkamah Konstitusi (MK) menyamakan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dari jalur partai politik (parpol) dengan jalur perseorangan. Selain itu, partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dapat mengusung kandidat.
21 Αυγ 2024 · tirto.id - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan syarat usia calon kepala daerah (cakada) harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diabaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi saat penetapan pasangan calon peserta Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Perkara itu menguji syarat batas usia calon kepala daerah yang diatur Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada.
31 Αυγ 2022 · Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, maka Anda dapat menempuh dua mekanisme, yaitu upaya administratif dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”). Lantas, apakah upaya penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara bisa langsung melalui upaya peradilan tanpa melalui upaya administratif? Jawabannya tidak.
