Αποτελέσματα Αναζήτησης
14 Σεπ 2022 · Berikut ini sejumlah dampak positif dan negatif dari globalisasi di bidang politik, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Dampak positif globalisasi terhadap bidang politik. Masyarakat dapat menggunakan hak berpolitik dengan bebas. Hak Asasi Manusia semakin diakui keberadaannya.
20 Αυγ 2024 · Globalisasi di bidang politik ini menuntut pemerintah suatu negara untuk menjalankan pemerintahannya secara terbuka, transparan dan demokratis. Karena rakyat sudah cerdas dan mengerti akan hak haknya. Rakyat akan berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan, misalnya dengan memberikan aspirasi kepada pemipmpiannya.
16 Δεκ 2022 · Globalisasi bererti dunia tanpa sempadan akibat kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Di mana berlaku aliran barangan, perkhidmatan, idea dan maklumat secara bebas antara negara tanpa sekatan. Mari kita lihat kebaikan dan keburukan globalisasi. Cr: Dreamstime.
8 Οκτ 2021 · KOMPAS.com - Globalisasi memberi dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak ini dapat muncul di bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Kehadiran globalisasi menghilangkan batasan-batasan yang ada, sehingga masyarakat seluruh dunia dapat saling terhubung satu sama lain.
3 Δεκ 2023 · Globalisasi yang terjadi semakin masif tentu dapat membawa beberapa dampak positif bagi kehidupan politik pada masyarakat di Indonesia. Dampak positif dari munculnya keterbaruan di bidang politik karena globalisasi yang terjadi saat ini seperti berikut.
12 Μαρ 2020 · Globalisasi bisa menjadi peluang dan tantangan bagi sebuah negara, salah satunya Indonesia. Globalisasi juga memiliki dampak positif maupun negatif bagi bangsa dan negara. Dengan globalisasi maka peluang untuk mendapatkan hasil produksi semakin luas, perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin cepat.
13 Σεπ 2021 · Kemenangan politik-ekonomi neoliberalisme yang merupakan paham atau ideologi ekonomi yang mengutamakan sistem ekonomi kapital, perdagangan bebas, perluasan pasar, privatisasi Badan Usaha Milik Negara, dan meminimalisir campur tangan pemerintah dan peran negara dalam mengusahakan pelayanan sosial.
