Αποτελέσματα Αναζήτησης
30 Σεπ 2023 · Tak hanya itu, terdapat beberapa pengertian dari para ahli pula yang meskipun berbeda-beda tetapi memiliki konsep sama dalam melibatkan rakyat. Berikut beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli, dilansir dari laman Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:
Menurut Charles Costello. Dalam kontek kontemporer, demokrasi merupakan suatu sistem sosial serta politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum serta kebiasaan dalam melindungi hak-hak individu warga negara.
18 Σεπ 2023 · Berbagai ahli telah memberikan definisi demokrasi menurut sudut pandang mereka masing-masing. Berikut adalah beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli: Joseph A. Schumpeter (1942) mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu metode pengambilan keputusan politik, di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara bersaing untuk ...
7 Ιουλ 2022 · Pengertian demokrasi menurut para ahli. Dilansir dari buku Perbandingan Hukum Tatanegara (2016) oleh Deddy Ismatullah, berikut pengertian demokrasi secara umum menurut para ahli, yaitu: Aristoteles ; Demokrasi ialah suatu kebebasan, karena hanya melalui kebebasan, setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.
13 Οκτ 2022 · Pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan serta memberi hak dan kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat, dan turut serta dalam pengambilan keputusan. Beberapa ahli memaparkan pendapatnya mengenai demokrasi.
13 Νοε 2023 · Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
8 Αυγ 2024 · Berikut berbagai pengertian demokrasi menurut para ahli, yaitu: 1. Mohammad Hatta. Hatta memunculkan konsep demokrasi kerakyatan. Menurutnya, demokrasi berarti kedaulatan rakyat atau kedaulatan di tangan rakyat. Sehingga rakyat mempunyai hak dan kekuasaan untuk menetapkan paham dan roda pemerintahan suatu negara.
