Αποτελέσματα Αναζήτησης
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) BUKU KESATU ORANG BAB I MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGAAN (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa) Pasal 1 Menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Pasal 2
Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Sebelum memahami hukum perdata maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian hukum perdata, ruang lingkup pengaturan, dan sejarah pengaturannya di Indonesia.
Detail Peraturan. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. Alamat : Mahkamah Agung RI.
16 Δεκ 2023 · Buku ini menyajikan uraian tentang Hukum Perdata dengan penjelasan yang sistematis, terutama dalam konteks Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (Diumumkan dengan Maklumat tgl. 30 April 1847, S. 1847-23.) BUKU PERTAMA ORANG BAB I. MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK-HAK KEWARGAAN (Berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa, dan bagi golongan Tionghoa.) Pas. 1. Penikmatan hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak ...
Tujuan hukum perdata untuk menyelesaikan masalah terkait permasalahan orang perorangan dengan bantuan hakim yang diselesaikan lewat pengadilan negeri. Pengaturan hukum perdata di di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek (KUH Perdata/BW), yang unifikasi dinyatakan berlaku untuk selu-
A. Pengertian Hukum Perdata: .....19 B. pembagian Golongan Pada Zaman Hindia Belanda .....19 C. Berlakunya KUH Perdata di Indonesia .....20 D. Kedudukan KUH Perdata pada Waktu Sekarang.....20
