Αποτελέσματα Αναζήτησης
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) BUKU KESATU ORANG BAB I MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGAAN (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa) Pasal 1 Menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Pasal 2
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara ...
Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
PERDATA Indonesian Civil Code (Afgekondigd bij publicatie van 30 April 1847 S. No. 23). (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (Promulgated by publication of April 39 1847 ... dasar yang mereka anggap menjadi keberatan untuk menentang permohonan tersebut. (Amended by S.83-190) During the period of four months referred to in Article 7, the ...
4 Ιαν 2024 · KUH Perdata, singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan hukum yang mengatur hubungan perdata antara individu atau badan hukum. KUHPerdata di Indonesia terdiri dari empat buku utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan hukum perdata.
Indonesian Civil Code (Promulgated by publication of April 39 1847 S.NO.23) BOOK ONE - INDIVIDUAL Contents Chapter I - Concerning the enjoyment and the loss of civil rights Chapter II - Concerning assets and the distinctions between them Chapter III - Concerning residence or domicile Chapter IV - Concerning matrimony
