Αποτελέσματα Αναζήτησης
baik bagi Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) dalam melakukan kegiatan keperdataan dan perniagaan dalam hubungan hukum transnasional dengan hukum Indonesia. Adapun dalam hubungan transnasional tersebut, hukum perdata internasional diterapkan terhadap penentuan status hukum, kewenangan yuridiksi
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
26 Μαΐ 2024 · Hukum perdata di Indonesia adalah bagian penting dari sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Meskipun KUHPerdata adalah peninggalan dari masa kolonial Belanda, hukum ini masih relevan dengan beberapa reformasi yang dilakukan oleh pemerintah.
4 Ιουλ 2017 · Hasil penelitian menyatakan bahwa ada kesamaan tujuan pada sistem hukum perdata pada beberapa negara. Namun pada negara Indonesia, sistem hukumnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945...
27 Δεκ 2022 · sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia. Ulasan didasarkan pada berbagai peraturan perundangan terkait HPI, putusan pengadilan, dan buku-buku teks HPI.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
rangka harmonisasi hukum negara-negara di kawasan ASEAN menjelang AFTA berlaku. Beberapa contoh konvensi tersebut diantaranya: a) Convention relating to Civil Procedure, 1954. (Konvensi tentang hukum acara perdata pada badan peradilan, tahun 1954). b) Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial
