Αποτελέσματα Αναζήτησης
27 Οκτ 2021 · Namun, faktanya hingga kini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek --selanjutnya disebut dengan BW-- tetap digunakan oleh banyak pihak dan dikutip oleh banyak putusan sebagai dasar hukum untuk memutus suatu sengketa.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
26 Μαΐ 2024 · Literasi Hukum – Pelajari segala hal tentang hukum perdata di Indonesia: sejarah, struktur, prinsip utama, reformasi, tantangan, kasus penting, serta pengaruh hukum adat dan hukum Islam. Dapatkan penjelasan mendetail dan lengkap di sini!
2 ημέρες πριν · Dari bunyi Pasal 1866 KUH Perdata di atas mengenai urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata.Berbeda dengan alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP, di mana alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana adalah keterangan saksi.. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang melakukan tindak ...
Prof Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum perdata sebagai hukum antar-perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.
9 Φεβ 2024 · Hukum perdata merupakan cabang hukum yang penting dalam sistem hukum di Indonesia. Melalui hukum perdata, hak dan kepentingan pribadi individu dapat dilindungi, sengketa dapat diselesaikan, dan tanggung jawab hukum dapat ditetapkan.
18 Νοε 2021 · Sumber hukum perdata terdiri dari peraturan perundang-undangan, hukum adat, hukum Islam, yurisprudensi, doktrin, dan perjanjian. Sedangkan kodifikasi hukum perdata yang dikenal di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) atau Burgerlijk Wetboek (BW).
