Αποτελέσματα Αναζήτησης
Permohonan izin untuk itu tidak dapat dikabulkan sebelum habis jangka waktu empat bulan, terhitung mulai hari pemberitaan permohonan itu dalam Berita Negara. Pasal 8 Selama jangka waktu tersebut dalam pasal yang lalu, pihak-pihak yang berkepentingan diperbolehkan mengemukakan kepada Presiden, dengan surat permohonan, dasar-dasar yang
- Dasar Penerapan KUH Perdata di Indonesia
Menurut Penulis sendiri, dengan memperhatikan perkembangan...
- Dasar Penerapan KUH Perdata di Indonesia
2 ημέρες πριν · Dari bunyi Pasal 1866 KUH Perdata di atas mengenai urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata.Berbeda dengan alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP, di mana alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana adalah keterangan saksi.. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang melakukan tindak ...
27 Οκτ 2021 · Menurut Penulis sendiri, dengan memperhatikan perkembangan zaman serta ketentuan penggolongan penduduk yang berlaku, maka norma-norma dalam BW dapat diterapkan dalam perkara antara penduduk pribumi melalui empat cara, yaitu sebagai berikut.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
26 Μαΐ 2024 · Literasi Hukum – Pelajari segala hal tentang hukum perdata di Indonesia: sejarah, struktur, prinsip utama, reformasi, tantangan, kasus penting, serta pengaruh hukum adat dan hukum Islam. Dapatkan penjelasan mendetail dan lengkap di sini!
Bagi kelompok ini, hukum perdata yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) dan hukum dagang yang diatur dalam KUHD (Wetboek van Koophandel) diterapkan, meskipun dengan beberapa pengecualian dan penambahan tertentu.
4 Ιαν 2024 · KUH Perdata, singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan hukum yang mengatur hubungan perdata antara individu atau badan hukum. KUHPerdata di Indonesia terdiri dari empat buku utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan hukum perdata.
