Αποτελέσματα Αναζήτησης
27 Οκτ 2021 · Menurut Penulis sendiri, dengan memperhatikan perkembangan zaman serta ketentuan penggolongan penduduk yang berlaku, maka norma-norma dalam BW dapat diterapkan dalam perkara antara penduduk pribumi melalui empat cara, yaitu sebagai berikut. Pertama, melalui penundukan diri.
- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie ...
Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap...
- KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie ...
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga ...
Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Pasal 3 Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan. BAB II AKTA-AKTA CATATAN SIPIL
26 Μαΐ 2024 · Literasi Hukum – Pelajari segala hal tentang hukum perdata di Indonesia: sejarah, struktur, prinsip utama, reformasi, tantangan, kasus penting, serta pengaruh hukum adat dan hukum Islam. Dapatkan penjelasan mendetail dan lengkap di sini!
23 Μαρ 2022 · Hukum perdata merupakan salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum ini jenisnya bisa tidak tertulis maupun tertulis sesuai dengan kondisi tertentu. Lalu apa sebenarnya hukum perdata? Berikut ulasan selengkapnya. Pengertian Hukum Perdata serta Tujuannya.
9 Φεβ 2024 · KUHPerdata merupakan salah satu undang-undang pokok yang mengatur tentang hukum perdata di Indonesia. Sistem hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata Belanda yang diperkenalkan pada masa kolonial.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer.
