Αποτελέσματα Αναζήτησης
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
26 Μαΐ 2024 · Literasi Hukum – Pelajari segala hal tentang hukum perdata di Indonesia: sejarah, struktur, prinsip utama, reformasi, tantangan, kasus penting, serta pengaruh hukum adat dan hukum Islam. Dapatkan penjelasan mendetail dan lengkap di sini!
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer.
9 Φεβ 2024 · Di Indonesia, hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata merupakan salah satu undang-undang pokok yang mengatur tentang hukum perdata di Indonesia. Sistem hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata Belanda yang diperkenalkan pada masa kolonial.
Jadi hukum perdata yang berlaku saat ini dalam penerapannya adalah bagi golongan Eropa, golongan Timur asing berlaku hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
Untuk mengetahui ruang lingkup hukum perdata maka dapat mengacu pada pendapat para ahli hukum (doktrin) maupun sistematika pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam modul ini dijelaskan perbandingan ruang lingkup hukum perdata menurut doktrin dan menurut KUH Perdata.
