Αποτελέσματα Αναζήτησης
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga ...
Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.
22 Αυγ 2022 · Kehadiran KUH Perdata tidak lepas dari pengaruh kolonialisasi bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda. Meskipun merupakan warisan kolonial Belanda, namun setelah Indonesia merdeka KUH Perdata tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru.
Pemberlakuan hukum perdata Belanda di Indonesia dimulai pada 1 Januari 1848, berdasarkan Staatsblad tahun 1847 No. 23. Penerapan hukum perdata Belanda di Indonesia sangat berkaitan dengan kebijakan hukum pemerintah Hindia Belanda yang membagi penduduknya menjadi tiga golongan:
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer.
27 Οκτ 2021 · Dasar Penerapan KUH Perdata di Indonesia. Ada empat cara norma-norma dalam BW dapat diterapkan dalam perkara antara penduduk Indonesia. Petra Kusuma Aji. |. Akmal Adicahya. 27 Oktober 2021. Bacaan 5 Menit. Kolase Petra Kusuma Aji (kiri) dan Akmal Adicahya (kanan). Sumber: Istimewa.
Detail Peraturan. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. Alamat : Mahkamah Agung RI.
