Αποτελέσματα Αναζήτησης
Laporan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu: Bab 1 (Pendahuluan) berisi uraian. mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, lingkup pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pelaksanaan dan keluaran. Bab 2 (Dasar Teori) memuat teori yang digunakan dalam kajian.
Login Pengguna. Silahkan Login Menggunakan Akun Anda. Sign In. Best View With Chrome or Firefox.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
10 Μαρ 2022 · Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan.
19 Ιαν 2024 · Restuardy juga mengingatkan pemerintah daerah berkaitan dengan timeline terhadap e-SPM hasil laporan tahun 2023. Selanjutnya, Restuardy menambahkan pada 9 Januari 2024 yang lalu, sudah dilaksanakan pra evaluasi pertama, dan hari ini dilaksanakan pra evaluasi kedua.
Dokumen ini membahas kebijakan dan mekanisme pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. SPM merupakan prioritas pembangunan yang dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.
31 Ιουλ 2024 · Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zamzani B. Tjenreng mengatakan berdasarkan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa “Laporan Penerapan SPM disampaikan Gubernur dan Bupati/Walikota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi”.
