Αποτελέσματα Αναζήτησης
10 Μαρ 2022 · Permendagri 59/2021 mengatur tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis, meliputi mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, pelaksanaan SPM, hingga pelaporan.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
1.1 LATAR BELAKANG . Standar Pelayanan Minimal atau disebut juga SPM merupakan tolak ukur untuk peyelenggaraan fungsi pemerintah Daerah agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan tujuan nasional.
Login Pengguna. Silahkan Login Menggunakan Akun Anda. Sign In. Best View With Chrome or Firefox.
19 Ιαν 2024 · Restuardy juga mengingatkan pemerintah daerah berkaitan dengan timeline terhadap e-SPM hasil laporan tahun 2023. Selanjutnya, Restuardy menambahkan pada 9 Januari 2024 yang lalu, sudah dilaksanakan pra evaluasi pertama, dan hari ini dilaksanakan pra evaluasi kedua.
18 Μαΐ 2022 · DENPASAR, BALI - Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih menyampaikan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memuat antara lain tahapan penerapan SPM yaitu: pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan.
Dokumen ini membahas kebijakan dan mekanisme pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. SPM merupakan prioritas pembangunan yang dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.