Αποτελέσματα Αναζήτησης
Bahkan tingkat partisipasi perempuan khususnya di bidang politik telah dijamin secara yuridis formal dalam konstitusi, UUD 1945. Selain itu terdapat komitmen resmi pada konvensi-konvensi internasional menyangkut persamaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah diratifikasi
Peran perempuan dalam dunia politik idealnya mampu membawa kepentingan-kepentingan kaum perempuan sebagai issu strategis yang perlu mendapat perhatian lebih.
1 Σεπ 2022 · untuk menganalisis urgensi dan hambatan keterwakilan perempuan dalam wajah politik di Indonesia disamping juga perlu untuk menganalisis bagaimanakah pengaturan terhadap jaminan perlindungan hak-hak politik bagi perempuan dilihat dari UUD 1945, UU Pemilu, CEDAW, ICCPR, dan Konvensi Hak-hak Politik
1.1 Latar Belakang Peran perempuan dalam politik sudah dijamin dalam konstitusi.1 Tuntutan keterlibatan perempuan dalam pembangunan menjadi konsekuensi yang logis untuk mewujudkan negara yang demokratis, yakni menjamin setiap warga negaranya dalam berperan aktif dalam pembangunan.
20 Μαΐ 2016 · Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam Pemilu tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap or ang untuk ...
10 Φεβ 2022 · Beberapa aturan yang secara jelas mendorong keterwakilan perempuan di dunia politik adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum serta UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait mandat partai politik untuk memenuhi kuota keterwakilan tersebut.
perempuan jenis ini termasuk politik perempuan profesional. Perempuan mewakili salah satu kelompok yang dirugikan sebagai akibat dari peran-peran yang diterjemahkan secara sosial budaya dan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah-ranah produktif, reproduktif, dan politik (Ramos, dkk.
