Αποτελέσματα Αναζήτησης
Hanya saja, gagasan ini sulit untuk diwujudkan dikarenakan adanya perbedaan diantara bangsa-bangsa yang memiliki keragaman karena factorfaktor tertentu, diantaranya watak atau tabiat, adat istiadat, lingkungan alam sekitarnya dan bahasa karena setiap bangsa memiliki bahasa sendiri.
Tulisan ini membahas korespondensi antara filsafat politik Arendtian dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta ragam interpretasi kontemporernya. Makalah ini akan signifikan dalam memperkuat pembentukan karakter bangsa dan persatuan nasional Indonesia, baik secara konseptual maupun praktis.
Menurut Frank, fungsi filsafat ilmu pengetahuan alam adalah menjembatani putusnya rantai tersebut dan menunjukkan bagaimana seseorang beranjak dari pandangan common sense (pra-pengetahuan) ke prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alam.
Maka dari itu saya mambuat makalah ini untuk menganalisa pemikiran-pemikiran dari filosof terutama pemikiran tentang filsafat politik yaitu negara dan masyarakat menurut Al-farabi dan Thomas Aquinas. Sehingga kita dapat mengetahui gagasan-gagasan para filosof yang sangat relevan digunakan pada masa sekarang. 1.
Tulisan ini memaparkan perkembangan kajian politik bahasa dan bahasa politik dalam praksis kekuasaan di Indonesia, diawali dengan (a) pengantar. (b) perkembangan kajian bahasa dan kekuasaan, (c) bahasa dan kekuasaan, (d) bahasa dan praktik politik di Indonesia, (e) bahasa dan konsolidasi kekuasaan, (f)
Filsafat bahasa sebagaimana bidang-bidang filsafat lainnya, seperti filsafat hukum, filsafat manusia, filsafat alam, filsafat sosial dan bidang-bidang filsafat lainnya, membahas, menganalisis dan mencari hakikat bahasa sebagai objek material filsafat bahasa tersebut (Davis, 1976).
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hasil Penelitian menyatakan “mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang di perjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh” (UNISCO 1949). Hampir semua negara di dunia menyakini demokrasi ...