Αποτελέσματα Αναζήτησης
21 Φεβ 2020 · Maka, landasan hukum NKRI adalah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan hukum bentuk NKRI dapat ditemukan pada antara lain: UUD 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik".
- NKRI: Latar Belakang, Makna dan Tujuan
“Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk...
- NKRI: Latar Belakang, Makna dan Tujuan
18 Απρ 2021 · NKRI adalah kependekan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI memiliki berbagai macam ciri khas, yakni kebhinekaan suku, kebudayaan, dan agama. Kebhinekaan tersebut tercermin dalam satu ikatan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu juga.
11 Φεβ 2020 · “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten/kota. Itu sesuai dengan UUD 1945, Pasal 18 ayat (1).
1 ημέρα πριν · Demikian jawaban dari kami terkait bunyi dan makna Pasal 1 UUD 1945, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Referensi: C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, 2008; Isharyanto. Ilmu Negara.
23 Ιαν 2020 · KOMPAS.com - Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UUD 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.
31 Ιουλ 2023 · NKRI memiliki makna sebagai negara kesatuan, yang artinya seluruh wilayah Indonesia berada di bawah satu pemerintahan pusat. Hal ini berbeda dengan negara federal yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah otonom.
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI ialah negara kesatuan yang bentuknya republik dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang sistem pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
