Yahoo Αναζήτηση Διαδυκτίου

Αποτελέσματα Αναζήτησης

1. www.researchgate.net › publication › 350318518_Perbandingan_Sistem_Hukum_AntaraPerbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia -...

   www.researchgate.net › publication › 350318518_Perbandingan_Sistem_Hukum_Antara

   19 Οκτ 2020 · Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan munculnya problematika dalam penerapan hukum adat, yakni adanya para penegak hukum...

   • Login

     Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, artikel ini...

   • Help Center

     © 2008-2024 ResearchGate GmbH. All rights reserved. Terms;...

2. journal.appihi.or.id › index › AmandemenAnalisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia dengan...

   journal.appihi.or.id › index › Amandemen

   Keywords: Indonesia Criminal Law, Malaysia Criminal Law, Corruption Crimes. Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan melakukan perbandingan pengaturan hukum pidana terkait kejahatan tindak pidana korupsi yang diberlakukan di dua negara yaitu Indonesia dengan Malaysia.

3. www.academia.edu › 41985320 › STUDI_HUKUM_PERBANDINGAN_SISTEM_KETATANEGARAAN(PDF) STUDI HUKUM PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN MALAYSIA DAN...

   www.academia.edu › 41985320 › STUDI_HUKUM_PERBANDINGAN_SISTEM_KETATANEGARAAN

   • Αποθηκευμένο αντίγραφο

   Studi perbandingan sistem hukum ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia merupakan suatu kajian hukum tata negara dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan comparative law untuk menelaah sisi kelemahan dan kelebihan sistem hukum kedua negara, khususnya dalam sistem ketatanegaraan kedua negara termasuk di dalamnya sistem ...

4. wajahhukum.unbari.ac.id › index › wjhkmPerbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia

   wajahhukum.unbari.ac.id › index › wjhkm

   Penelitian ini adalah studi perbandingan tentang dua hukum di dunia, hukum Indonesia dan hukum Malaysia. Studi keduanya dilakukan dengan membandingkan ketentuan definisi, karakteristik, tujuan, dan sistem hukum dalam struktur peradilan.

5. www.jmm.gov.my › files › NKRAENAM BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) - JMM

   www.jmm.gov.my › files › NKRA

   gumumkan 6 National Key Result Area (NKRA)?Pada Isnin (27 Julai 2009), Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), termasuk membabitkan bidang usaha bagi meng. rangkan kadar jenayah, dan memerangi rasuah. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses ...

6. www.moha.gov.my › index › enIntroduction - moha.gov.my

   www.moha.gov.my › index › en

   • Αποθηκευμένο αντίγραφο

   The Government Transformation Programme (GTP) was introduced by the Prime Minister, Y.A.B Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak on 28 January 2010. There are six National Key Result Areas (NKRAs) in the GTP based on the rakyat most pressing concerns.

7. www.alsalcunhas.org › post › perbandingan-sistem-hukum-dalam-struktur-peradilan-diPerbandingan Sistem Hukum dalam Struktur Peradilan di Indonesia...

   www.alsalcunhas.org › post › perbandingan-sistem-hukum-dalam-struktur-peradilan-di

   • Αποθηκευμένο αντίγραφο

   Magistrates’ Courts kelas dua memeriksa perkara perdata dengan tuntutan sebesar 30.000 Ringgit dan perkara pidana dengan hukuman penjara 12 bulan atau hukuman denda. Pengadilan ini dapat memberi hukuman penjara sampai 6 bulan, denda sebesar 1.000 Ringgit atau gabungan kedua hukuman tersebut.