Αποτελέσματα Αναζήτησης
19 Οκτ 2020 · Di Negara Malaysia, Yurisdiksi dalam hukum pidana terbatas pada apa yang sudah ada di peng adilan federal dan te rbatas pada Muslim yang melanggar hukum Syariah di mana pelaku dapat dihukum...
- Login
Di Negara Malaysia, Yurisdiksi dalam hukum pidana terbatas...
- Help Center
© 2008-2024 ResearchGate GmbH. All rights reserved. Terms;...
- Login
NKRA: Malaysia telah mencapai kejayaan besar dalam penyediaan infrastruktur asas luar bandar (RBI). Memandangkan penduduk luar bandar masih lagi mewakili 35% penduduk Malaysia dengan kekurangan dari segi kemudahan jalan raya, bekalan air bersih dan kemudahan tenaga elektrik. Program besar
8 Μαΐ 2018 · Events relating to this issue affect the application of legality principles in law enforcement. The issues to be discussed in this paper are the theoretical principles of legality in criminal...
30 Μαΐ 2023 · hukum pidana Malaysia. Focus kajian pada masalah pokok hukum pidana substantive, khususnya perbuatan, sanksi pidana dan permasalahan yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia telah memiliki peraturan hukum pidana tentang kekerasan domestic, Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam ...
Studi perbandingan sistem hukum ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia merupakan suatu kajian hukum tata negara dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan comparative law untuk menelaah sisi kelemahan dan kelebihan sistem hukum kedua negara, khususnya dalam sistem ketatanegaraan kedua negara termasuk di dalamnya sistem ...
Studi perbandingan sistem hukum ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia merupakan suatu kajian hukum tata negara dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan comparative law untuk menelaah sisi kelemahan dan kelebihan sistem hukum kedua negara, khususnya dalam sistem ketatanegaraan kedua negara termasuk di dalamnya sistem ...
Penerapan asas legalitas baik dalam hukum pidana nasional maupun dalam hukum pidana internasional tidak kaku, terutama untuk menanggulangi kejahatan terhadap hak asasi manusia.
