Αποτελέσματα Αναζήτησης
21 Φεβ 2020 · Maka, landasan hukum NKRI adalah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan hukum bentuk NKRI dapat ditemukan pada antara lain: UUD 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik".
- NKRI: Latar Belakang, Makna dan Tujuan
Bentuk negara tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat...
- NKRI: Latar Belakang, Makna dan Tujuan
11 Φεβ 2020 · Bentuk negara tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1. “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten/kota.
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI ialah negara kesatuan yang bentuknya republik dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang sistem pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Tentunya bagi Anda tidaklah asing terhadap istilah pendidikan kewarganegaraan karena istilah itu merupakan salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003).
5 ημέρες πριν · 1. Untuk meningkatkan persatuan bangsa melalui pengamalan Pancasila, pemerintah Indonesia salah satunya dapat mengusahakan dengan.... A. Menjadikan pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. B. Menetapkan pancasila sebagai satu-satunya asas. C. Menyusun RPJMN setiap 5 tahun sekali. D. Melafalkan pancasila dalam setiap pertemuan resmi.
15 Σεπ 2021 · Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII SMP (2017) terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), UUD 1945 hanya mengatur hukum hukum tertulis. Sementara itu, yang berlaku di negara ada juga aturan yang tidak tertulis.
11 Αυγ 2018 · Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “.... dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.
