Αποτελέσματα Αναζήτησης
Model peraturan daerah yang ideal dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat serta adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tidak saling tumpang tindih peraturan tersebut. Kata Kunci: Model, Peraturan Daerah, Otonomi Daerah.
Studi perbandingan sistem hukum ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia merupakan suatu kajian hukum tata negara dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan comparative law untuk menelaah sisi kelemahan dan kelebihan sistem hukum kedua negara, khususnya dalam sistem ketatanegaraan kedua negara termasuk di dalamnya sistem ...
Penelitian ini adalah studi perbandingan tentang dua hukum di dunia, hukum Indonesia dan hukum Malaysia. Studi keduanya dilakukan dengan membandingkan ketentuan definisi, karakteristik,...
Dewan Pengacara didirikan untuk tujuan manajemen yang baik dari urusan Pengacara Malaysia serta untuk tujuan kinerja yang tepat dari fungsinya di bawah Undang-Undang Profesi Hukum 1976, sebuah Undang-Undang yang mengatur profesi hukum di Malaysia.
hukum diikuti secara mutlak, maka hukum hanya akan berguna bagi hukum itu sendiri, tetapi tidak untuk masyarakat. Kata Kunci: harmonisasi, perencanaan pembangunan, otonomi daerah.
Hukum adat mengenai delik (hukum pidana), memuat peraturan – peraturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana • Yang berperan dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pemuka adat (pengetua-pengetua adat), karena ia adalah pimpinan yang disegani.
Konsep dan ciri-ciri desentralisasi kuasa yang dibincangkan di atas menunjukkan kepentingannya dalam mewujudkan proses pembuatan keputusan yang cekap dan berkesan. Sehubungan itu, analisis seterusnya artikel ini ialah menilai kelebihan dan kekurangan amalan ini dalam pentadbiran awam.
