Αποτελέσματα Αναζήτησης
6 Ιουν 2024 · Pajak pendidikan adalah pajak yang dikenakan pada transaksi atas jasa di bidang pendidikan. Sejatinya, jasa pendidikan bukan objek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. Dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan member tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.
2 Μαΐ 2024 · Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam pembiayaan sektor pendidikan di Indonesia. Melalui APBN 2024, diharapkan akan ada peningkatan signifikan dalam alokasi dana untuk pendidikan untuk mendukung berbagai program peningkatan kualitas pendidikan.
16 Μαΐ 2023 · Masuknya pajak ke dalam kurikulum pendidikan pun sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. “Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” jelas termaktub dalam aturan tersebut.
8 Σεπ 2021 · JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pendidikan termasuk sekolah sebesar 7 persen dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
9 Μαρ 2022 · Berdasarkan pada UU PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP (UU PPN s.t.d.t.d UU HPP), jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa tidak kena pajak (JTKP) pada Pasal 4A ayat (3). Namun, jasa ini mendapat perlakuan khusus berupa fasilitas PPN dibebaskan berdasarkan pada Pasal 16B.
Di bawah NKRA Pendidikan iaitu meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan, empat sub NKRA telah dikenalpasti iaitu i) Prasekolah, ii) LINUS, iii) Sekolah Berprestasi Tinggi dan iv) Tawaran Baru kepada Pengetua/Guru Besar. 4. NKRA telah dijadikan sebagai salah satu teras dalam Program Transformasi Kerajaan (GTP) yang telah
