Αποτελέσματα Αναζήτησης
pembangunan hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 membutuhkan penyelarasan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai misi mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.1 Hal ini merupakan bagian dari 8 (delapan) misi pembangunan nasional dalam rangka menggapai visi pembangunan nasional dalam kurun.
Hukum dan Pembangunan, Tugas dan Fungsi Hukum dalam Pembangunan, Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional, dan Peran Politik Hukum dalam Pembangunan.
Baik tujuan negara, pembangunan nasional, maupun kesejahteraan masyarakat, tidaklah terwujud begitu saja, ketiga variabel penting dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut dapat terwujud melalui sarana yang dinamai dengan hukum.
Adapun tulisan ini merupakan salah satu bahan acuan untuk pembahasan tentang bab hukum dan pembangunan. [Catatan: Pada waktu program ini dilaksanakan, Indonesia berada pada ujung era Orde Baru...
Dalam kontek membangun hukum yang bermuara pada karakter keindonesiaan menjadi lebih penting, ketika pemikir hukum di negeri ini memilki komitmen bahwa hukum nasional yang hendak diciptakan merupakan kerangka acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menemukan identitas nasional.Sehubungan
pembangunan nasional yang akan datang itu berintikan pembangunan hukum. Dengan berintikan pembangunan hukum tidak berarti tidak ada pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik dan...
