Αποτελέσματα Αναζήτησης
Peraturan perundang-undangan tentang kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ...
18 Σεπ 2020 · Dalam UU ITE, terdapat dua pasal yang secara khusus mengatur mengenai pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat yaitu pada Pasal 27 dan Pasal 28. Kedua pasal tersebut membatasi secara khusus isi atau muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang diunggah.
22 Οκτ 2024 · Intinya dari tuntutan Jaksa yaitu tindakan Haris dan Fatia sudah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 KUHP Tentang Penghinaan dan pencemaran nama baik.
28 Ιουλ 2020 · Dalam UUD 1945, negara menjamin hak setiap warga negara untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun melalui KUHP warisan kolonial dan pasal-pasal karet dalam...
20 Σεπ 2016 · Kiranya penting melakukan perubahan UU ITE agar regulasinya terkait dengan pemanfaatan teknologi internet untuk melindungi masyarakat pengguna internet bukan hak mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi yang melanggar UUD 45.
19 Δεκ 2016 · Selama ini keberadaan UU ITE selalu dikaitkan dengan kebebasan berekspresi. Beberapa ketentuan di dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dianggap bertentangan dengan hakekat kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945.
12 Ιαν 2024 · UU ITE Jilid II masih menuai kritik karena dinilai banyak potensi kriminalisasi, membatasi kebebasan berpendapat, dan sikap kritis.
