Αποτελέσματα Αναζήτησης
25 Μαρ 2022 · Pada dasarnya tingkatan pengadilan yang ada kurang lebih sama dengan Indonesia. Namun Jepang memiliki summary court (hakim tunggal) untuk perkara yang sederhana dan memiliki Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual.
Tingginya standar pendidikan Jepang di atas tidak semata-mata muncul dengan sendirinya, namun yang perlu diungkap di sini adalah ciri utama bangsa Jepang yaitu kehausan yang tak pernah puas akan pengetahuan.
Perguruan Tinggi (UMPT), memiliki peran penting dalam menentukan jalur pendidikan lanjutan bagi siswa. UMPT sering menjadi tolok ukur prestasi akademik dan menjadi faktor penentu dalam diterima di perguruan tinggi yang diinginkan (Khaerunnisa, 2018). Jepang juga menempatkan perhatian yang besar pada pendidikan inklusif.
Jepang memiliki sistem hukum hukum sipil dengan enam kode hukum, yang sangat dipengaruhi oleh Jerman, pada tingkat lebih rendah oleh Prancis, dan juga disesuaikan dengan keadaan Jepang. Konstitusi Jepang yang diberlakukan setelah Perang Dunia II adalah hukum tertinggi di Jepang.
Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding untuk banding kōso dari putusan pengadilan distrik, putusan pidana dari pengadilan kilat, atau, dalam kasus perdata yang awalnya diadili di pengadilan kilat, banding kedua (jōkoku) terbatas pada masalah hukum.
Kebijakan Jepang dalam bidang pengajaran antara lain dengan membuka sekolah, pelatihan guru, dan kursus Bahasa Nippon. Guru dinaikkan statusnya menjadi pegawai negeri, namun disisi lain kebijakan Jepang tersebut tetap membawa dampak buruk bagi para guru. Kata Kunci: Kebijakan Jepang, Pendidikan, Pakualaman.
