Αποτελέσματα Αναζήτησης
25 Μαρ 2022 · Pada dasarnya tingkatan pengadilan yang ada kurang lebih sama dengan Indonesia. Terdapat pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri, pada tingkat banding terdapat Pengadilan Tinggi, dan di tingkat kasasi ada Mahkamah Agung. Beberapa hal yang membedakan adalah di Jepang memiliki summary court (hakim tunggal) untuk perkara yang sederhana ...
Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding untuk banding kōso dari putusan pengadilan distrik, putusan pidana dari pengadilan kilat, atau, dalam kasus perdata yang awalnya diadili di pengadilan kilat, banding kedua (jōkoku) terbatas pada masalah hukum.
%PDF-1.4 1 0 obj /Title (þÿ) /Creator (þÿwkhtmltopdf 0.12.1) /Producer (þÿQt 4.8.6) /CreationDate (D:20191110204154-08'00') >> endobj 3 0 obj /Type /ExtGState /SA true /SM 0.02 /ca 1.0 /CA 1.0 /AIS false /SMask /None>> endobj 4 0 obj [/Pattern /DeviceRGB] endobj 9 0 obj [0 /XYZ 34.0799999 763.679999 0] endobj 10 0 obj [0 /XYZ 34.0799999 484.319999 0] endobj 5 0 obj /Type /Page /Parent 2 ...
Perguruan Tinggi (UMPT), memiliki peran penting dalam menentukan jalur pendidikan lanjutan bagi siswa. UMPT sering menjadi tolok ukur prestasi akademik dan menjadi faktor penentu dalam diterima di perguruan tinggi yang diinginkan (Khaerunnisa, 2018). Jepang juga menempatkan perhatian yang besar pada pendidikan inklusif.
1 Σεπ 2021 · Kasus perbudakan seksual oleh militer Jepang pada masa perang Asia-Pasifik pada dekade 1930-an hingga 1940-an merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sulit diungkap.
1 ημέρα πριν · Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, merupakan landasan tugas dosen di Indonesia. Pendidikan S3 membantu dosen mengasah keterampilan riset, meningkatkan kualitas penelitian, serta menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat.
ABSTRAK. Perbandingan tujuan hukum Indonesia, Jepang, dan Islam terletak pada penegakan hukumnya. Indonesia dengan sistem hukum civil law, secara grand theory telah mengadopsi hukum Barat dengan tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum maka dalam penegakan hukum lebih menekankan pada hukum tertulis (formal) sebagai acuan.
