Αποτελέσματα Αναζήτησης
PERATURAN PENGGUNAAN MAKMAL DAN BENGKEL. Pengguna makmal dan bengkel diwajibkan memakai Baju Makmal (Lab Coat) sewaktu berada di dalam makmal (termasuk pengguna yang tidak menjalankan eksperimen). Pengguna makmal diwajibkan memakai kasut yang bertutup sewaktu berada di dalam makmal dan kasut keselamatan sewaktu berada di dalam. bengkel.
1 ημέρα πριν · Rencana bangunan dan instalasi di laut. Deskripsi yang dimuat dalam dokumen ini meliputi: detail rencana kegiatan; peta lokasi/plotting batas-batas area dan/atau jalur disertai titik koordinat. 2. Informasi pemanfaatan ruang laut. Dokumen ini berisi informasi pemanfaatan ruang laut di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan. 3.
Dalam pandangan peraturan perundang-undangan, perencanaan ruang laut secara garis besar diklasifikasikan dalam : (1) perencanaan tata ruang laut nasional; (2) perencanaan zonasi kawasan laut; dan (3) perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5 Ιαν 2021 · Menyambung pertanyaan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut (“Permen 54/2020”) mengatur bahwa pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan ruang dan/atau pemanfaatan sumber daya di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi secara menetap dan terus ...
Buku ini menerapkan garis panduan untuk mewujudkan aspek keselamatan, kesihatan dan kebajikan di dalam pengurusan makmal melalui pelaksanaan sistem kerja selamat, penaksiran risiko kerja, prosedur kecemasan, mengadakan pelabelan, keselamatan peralatan, keselamatan kimia dan lain-lain yang berkaitan.
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan
6 Ιουν 2024 · Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merespon pemberian Hak Atas Tanah (HAT) kepada perorangan atau kelompok perorangan atau korporasi di pesisir dan perairan laut oleh pemerintah melalui penerbitan sertifikat kepemilikan tanah.
