Αποτελέσματα Αναζήτησης
Kawan Pajak, mari kita pahami ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19 melalui penjelasan berikut ini: Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2 Αυγ 2000 · Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
29 Οκτ 2024 · Subjek PPh adalah orang atau pihak yang bertanggungjawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai Wajib Pajak (WP).
13 Οκτ 2020 · PPh Pasal 19 merupakan pajak yang bersifat final. Tarif yang dikenakan untuk menghitung PPh final yang terutang tergantung jangka waktu melakukan revaluasi, yaitu: Tarif 3% = untuk permohonan sampai dengan 31 Desember 2015 dan penilaian kembali selesai paling lambat 31 Desember 2016.
10 Νοε 2022 · Pajak pph pasal 19 adalah pajak yang diperuntukkan bagi objek pembayar pajak yang telah memiliki penghasilan bulanan target tertentu dan aset yang bernilai kecil atau tinggi tetap memiliki pajak nilai sebesar 10%.
17 Δεκ 2019 · Pemotong dan/atau Pemungut PPh adalah Wajib Pajak selain Bendahara yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan dan/ atau menyetorkan sendiri PPh yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
