Αποτελέσματα Αναζήτησης
6 Μαρ 2023 · Demokrasi, menurut Sidney Hook, adalah bentuk pemerintahan, yang keputusan-keputusannya, secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas dan diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
Prinsip-Prinsip Demokrasi 1. Negara Berdasarkan Konstitusi. Pengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara.
7 Φεβ 2020 · Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Pembagian tersebut diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.
20 Απρ 2021 · Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2014) terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, azas atau prinsip utama Demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.
Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
4 Ιαν 2024 · Sedangkan secara umum terdapat 11 prinsip demokrasi atau yang biasa disebut soko guru demokrasi. Berikut 11 prinsip tersebut. 1. Prinsip kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan yang berdasarkan persetujuan dari warga negara. 3. Penekanan pada kekuasaan mayoritas. 4. Perlindungan hak-hak kelompok minoritas. 5. Pemastian hak asasi manusia. 6.
10 Ιουν 2022 · Demokrasi sebagai sebuah sistem politik dan pemerintahan dari suatu negara, harus duduk di antara beberapa prinsip fundamental. Antara lain: · Pembagian kekuasaan (kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif) · Pemerintahan konstitusional. · Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya.
