Αποτελέσματα Αναζήτησης
7 Νοε 2016 · Paham negara hukum yang demikian dikenal disebut sebagai negara hukum yang demokratis (democratiesche rechtsstaat) atau dalam bentuk konstitusional disebut constitutional democracy. Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi.
5 Σεπ 2023 · Seluruh prinsip-prinsip negara demokrasi yang universal di atas dapat diringkas menjadi konsep yang lebih praktis. Ciri-ciri tersebut kemudian bisa dijadikan tolok ukur yang meliputi empat aspek, yakni masalah pembentukan, dasar kekuasaan, susunan kekuasan, dan masalah kontrol rakyat.
20 Οκτ 2020 · Prinsip demokrasi adalah adalah sejumlah kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokratis ini. Di Indonesia, prinsip demokrasi Pancasila dilambangkan dalam 5 sila pancasila itu sendiri, baik dalam sila Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
7 Φεβ 2020 · Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Pembagian tersebut diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.
27 Οκτ 2021 · Adapun terdapat 11 prinsip dasar demokrasi menurut Melvin I. Urofsky, yaitu : Pemerintahan berdasarkan konstitusi; Pemilu yang demokratis; Federalisme pemerintah negara bagian dan lokal; Pembuatan Undang-undang; Sistem peradilan yang independen; Kekuasaan lembaga kepresidenan; Media massa yang bebas; Adanya kelompok kepentingan; Hak masyarakat ...
6 Μαρ 2023 · Dikutip dari situs Sumber Belajar Kemendikbud, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, adalah sebagai berikut: Pengakuan hak asasi manusia. Pemisahaan atau pembagian kekuasaan ( trias politika ).
Dalam suatu negara demokrasi harus dikedepankan adanya persamaan dalam hukum, yang mencerminkan ketaatan akan hukum yang ada. Dengan demikian prinsip rule of law harus dijalankan oleh segenap warga negara tanpa membedakan latar belakang. Kata Kunci: Negara, demokrasi dan hukum.
