Αποτελέσματα Αναζήτησης
7 Φεβ 2020 · Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Pembagian tersebut diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.
7 Νοε 2016 · Paham negara hukum yang demikian dikenal disebut sebagai negara hukum yang demokratis (democratiesche rechtsstaat) atau dalam bentuk konstitusional disebut constitutional democracy. Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi.
6 Μαρ 2023 · Dikutip dari situs Sumber Belajar Kemendikbud, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, adalah sebagai berikut: Pengakuan hak asasi manusia. Pemisahaan atau pembagian kekuasaan (trias politika). Pemerintahan menurut hukum. Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedurnya. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih.
5 Σεπ 2023 · Masih berdasarkan Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional2012, Inu Kencana Syafiie menjelaskan 10 prinsip demokrasi secara universal, meliputi: Adanya pembagian kekuasaan. Pemilihan umum yang bebas. Manajemen yang terbuka. Kebebasan individu. Peradilan yang bebas. Pengakuan hak minoritas. Pemerintahan yang berdasarkan hukum. Supremasi hukum.
20 Απρ 2021 · Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2014) terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, azas atau prinsip utama Demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.
Dalam suatu negara demokrasi harus dikedepankan adanya persamaan dalam hukum, yang mencerminkan ketaatan akan hukum yang ada. Dengan demikian prinsip rule of law harus dijalankan oleh segenap warga negara tanpa membedakan latar belakang. Kata Kunci: Negara, demokrasi dan hukum.
4 Ιαν 2024 · Sedangkan secara umum terdapat 11 prinsip demokrasi atau yang biasa disebut soko guru demokrasi. Berikut 11 prinsip tersebut. 1. Prinsip kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan yang berdasarkan persetujuan dari warga negara. 3. Penekanan pada kekuasaan mayoritas. 4. Perlindungan hak-hak kelompok minoritas. 5. Pemastian hak asasi manusia. 6.
