Αποτελέσματα Αναζήτησης
14 Μαΐ 2024 · Dinamika hubungan antara pemberi kerja dan pekerja merupakan aspek krusial dalam dunia ketenagakerjaan di tanah air. Dalam konteks ketenagakerjaan, hukum pidana memiliki peran yang sangat penting sebagai upaya melindungi hak-hak pekerja maupun pemberi kerja.
Dalam UU Ketenagakerjaan (tabel), sanksi pidana diatur dalam Pasal 183-188 dengan jenis perbuatan pidana yang berbeda, mulai tindakan mempekerjakan anak di bawah umur hingga pidana penutupan perusahaan (lock out).
Dalam bidang ketenagakerjaan, kedudukan hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana berperan penting dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.
ketenagakerjaan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Terkait dengan tindak pidana di bidang Ketenagakerjaan maka, terdapat dua jenis tindak pidana yang dikenal yaitu Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pelanggaran, yang dimana sanksi pidananya diatur dalam pasal 183-188 dengan jenis perbuatan
1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang ketenagakerjaan? 2. Bagaimana tujuan pengaturan secara normatif perihal hubungan ketenagakerjaan? 3. Bagaimana penegakan hukum pidana di bidang ketenagakerjaan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam? II. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sifat Penelitian
15 Ιουν 2024 · Rabu (5/6/2024) lalu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI) bekerja sama dengan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam menyelenggarakan Peluncuran Pelaksanaan Piloting Penerapan Pidana Bersyarat Pasal 14A-F Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Proyeksi Pelaksanaan Pidana Pengawasan dan Kerja Sosial pada KUHP ...
Penegakan hukum ketenagakerjaan berlangsung melalui 3 tahapan yaitu preventif edukatif, represif non yustisial, dan represif yustisial. Tahap represif yustisial dilakukan melalui proses penyidikan oleh PPNS Ketenagakerjaan dengan cara yang diatur dalam hukum acara pidana.
