Αποτελέσματα Αναζήτησης
Tulisan ini mencoba untuk melihat ratifikasi hukum internasional khususnya konvensi PBB anti korupsi serta dampaknya bagi kondisi dalam negeri sebuah Negara, khususnya Indonesia. Indonesia memandang konvensi PBB anti korupsi cukup penting dalam upaya menegakkan"good governance"dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
19 Νοε 2016 · Abstrak: Tulisan ini mencoba untuk melihat ratifikasi hukum internasional khususnya konvensi PBB anti korupsi serta dampaknya bagi kondisi dalam negeri sebuah Negara, khususnya Indonesia.
Intisari. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Akan tetapi sampai dengan saat ini, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi belum disesuaikan dengan konvensi tersebut.
Sedangkan justifikasi bagi Indonesia untuk melakukan ratifikasi konvensi PBB anti korupsi adalah gagalnya upaya pemberantasan korupsi serta penyelenggaraan pemerintahan yang korup telah mendorong tingginya inefisiensi di hampir seluruh level pemerintahan di Indonesia.
Corruption is not merely the loss of state money, but the impact on poverty and the miserable life of the people. Indonesia considers the UN anti-corruption convention is quite important in the effort to uphold the "good governance" and create a climate conducive to investment.
Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia.
Key words : Corruption, Sustainable Development, and Indonesia Abstrak Konvensi PBB menentang Korupsi telah dibuat pada tanggal 9 Desember 2003, dinyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa.
