Αποτελέσματα Αναζήτησης
tersebut struktur tadi memberi kerangka bagi logic of argument. Sedangkan justifikasi bagi Indonesia untuk melakukan ratifikasi konvensi PBB anti korupsi adalah gagalnya upaya pemberantasan korupsi serta penyelenggaraan pemerintahan yang korup telah mendorong tingginy.
Tulisan ini mencoba untuk melihat ratifikasi hukum internasional khususnya konvensi PBB anti korupsi serta dampaknya bagi kondisi dalam negeri sebuah Negara, khususnya Indonesia. Indonesia memandang konvensi PBB anti korupsi cukup penting dalam upaya menegakkan"good governance"dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
19 Νοε 2016 · Abstrak: Tulisan ini mencoba untuk melihat ratifikasi hukum internasional khususnya konvensi PBB anti korupsi serta dampaknya bagi kondisi dalam negeri sebuah Negara, khususnya Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003.
Corruption is not merely the loss of state money, but the impact on poverty and the miserable life of the people. Indonesia considers the UN anti-corruption convention is quite important in the effort to uphold the "good governance" and create a climate conducive to investment.
Sedangkan justifikasi bagi Indonesia untuk melakukan ratifikasi konvensi PBB anti korupsi adalah gagalnya upaya pemberantasan korupsi serta penyelenggaraan pemerintahan yang korup telah mendorong tingginya inefisiensi di hampir seluruh level pemerintahan di Indonesia.
ratifikasi atas Konvensi PBB Antikorupsi 2003 itu mempunyai makna yang strategis karena dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam pemberantasan korupsi, dengan cara melakukan kerjasama internasional. Pemerintah menyatakan bahwa Konvensi PBB Antikorupsi
