Αποτελέσματα Αναζήτησης
Tulisan ini mencoba untuk melihat ratifikasi hukum internasional khususnya konvensi PBB anti korupsi serta dampaknya bagi kondisi dalam negeri sebuah Negara, khususnya Indonesia. Indonesia memandang konvensi PBB anti korupsi cukup penting dalam upaya menegakkan"good governance"dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
tersebut struktur tadi memberi kerangka bagi logic of argument. Sedangkan justifikasi bagi Indonesia untuk melakukan ratifikasi konvensi PBB anti korupsi adalah gagalnya upaya pemberantasan korupsi serta penyelenggaraan pemerintahan yang korup telah mendorong tingginy.
10 Δεκ 2021 · Dalam Ketentuan Umum disebutkan tujuan konvensi ini adalah: 1) mempromosikan dan memperkuat upaya-upaya pencegahan dan penindakan korupsi secara efektif dan efisien; 2) mempromosikan, memfasilitasi, dan mendukung kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan penindakan korupsi termasuk asset recovery (pelacakan, pembekuan ...
19 Νοε 2016 · Abstrak: Tulisan ini mencoba untuk melihat ratifikasi hukum internasional khususnya konvensi PBB anti korupsi serta dampaknya bagi kondisi dalam negeri sebuah Negara, khususnya Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Akan tetapi sampai dengan saat ini, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi belum disesuaikan dengan konvensi tersebut.
ratifikasi atas Konvensi PBB Antikorupsi 2003 itu mempunyai makna yang strategis karena dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam pemberantasan korupsi, dengan cara melakukan kerjasama internasional. Pemerintah menyatakan bahwa Konvensi PBB Antikorupsi
Corruption is not merely the loss of state money, but the impact on poverty and the miserable life of the people. Indonesia considers the UN anti-corruption convention is quite important in the effort to uphold the "good governance" and create a climate conducive to investment.
