Αποτελέσματα Αναζήτησης
12 Δεκ 2017 · Hukum Laut Internasional belum secara jelas mengakui laut dalam dan gugus kepulauan yang ribuan jumlahnya sebagai kesatuan wilayah. Sebelum Deklarasi Djuanda, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnatie 1939 (TZMKO 1939).
6 Μαρ 2023 · Deklarasi Djuanda adalah pernyataan kepada masyarakat internasional bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi ini dinamai seperti tokoh Deklarasi Djuanda , yakni Djuanda Kartawidjaja, Perdana Menteri Indonesia saat itu.
Deklarasi Djuanda adalah deklarasi yang dicetuskan oleh Indonesia melalui perdana Menteri Djuanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini secara umum menyatakan bahwa seluruh kawasan laut yang ada di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan RI adalah termasuk kedaulatan Republik Indonesia.
Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.
Deklarasi Djuanda dirumuskan oleh Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini merupakan respon atas masih berlakunya undang-undang kelautan Hindia Belanda, Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO, Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkar Maritim) tahun 1939, yang dianggap merugikan ...
11 Απρ 2021 · Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kedaulatan untuk mengelola kekayaan lautnya. Posisi geostrategis Indonesia di jalur perdagangan dunia beserta kekayaan laut di dalamnya kerap menjadi incaran negara lain.
