Αποτελέσματα Αναζήτησης
13 Δεκ 2018 · Pada 1982, Konvensi Hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982) mengakui deklarasi itu. Barulah muncul Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 untuk mempertegas aturan dari PBB yang menyatakan Indonesia negara kepulauan.
12 Δεκ 2017 · Deklarasi Djuanda merupakan pernyataan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, menyatu menjadi satu kesatuan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Artikel ini membahas perkembangan sejarah maritim Indonesia dan permasalahan yang melingkupinya. Sejarah dapat diartikan objektif sebagai peristiwa dan subjektif sebagai konstruk. Perkembangan zaman yang berjalan dengan cepat telah memengaruhi sejarah dalam arti objektif dan subjektif.
Ir. Djuanda Kartawidjaja yang saat itu menjabat sebagai perdana Menteri mengusulkan bahwa laut-laut lepas di antara pulau Indonesia merupakan bagian dari kedaulatan RI. Pada saat itu tahun 1957 Indonesia berada di tengah-tengah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Pengakuan dunia internasional atas Deklarasi Djuanda pada dekade 1980an ini menandai arti penting, peranan dan kontribusi Indonesia terhadap hukum laut internasional. Dengan Deklarasi Djuanda, batas teritorial laut Indonesia bertambah secara signifikan dari 3 mil menjadi 12 mil laut.
Sejarah maritim di Indonesia terus mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan berbagai perspektif dan konsep yang digunakan dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau. Sejarah maritim tidak hanya berkutat pada aktivitas masa lampau yang terjadi di lautan, tetapi juga dalam konteks perairan yang lebih luas atau bentang air.
Tepat pada tanggal 13 Desember 1957 Indonesia memulai sejarah baru di bidang hukum laut. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kedaulatan atas wilayah perairan sendiri memakan waktu yang cukup lama. Bagaimana kisah perjuangan tersebut, berikut uraian lengkapnya.
