Αποτελέσματα Αναζήτησης
29 Νοε 2021 · UU No 2/2008 mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat dan di tingkat daerah (Pasal 2 dan Pasal 20).
9 Μαΐ 2023 · Afirmasi itu untuk pertama kalinya diteguhkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang mewajibkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif.
Penguatan Hak Politik Perempuan melalui Peraturan Perundang-undangan Perempuan Indonesia pantas bergembira atas keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang membuka lebar kesempatan perempuan untuk merambah dunia publik, terutama di bidang politik. Perempuan
28 Αυγ 2023 · Meski belum mencapai target, kebijakan kuota 30% turut mendorong peningkatan perwakilan perempuan di legislatif. Pemilu menjadi sebuah mekanisme yang penting dalam upaya pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia, khususnya hak politik.
10 Φεβ 2022 · Beberapa aturan yang secara jelas mendorong keterwakilan perempuan di dunia politik adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum serta UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait mandat partai politik untuk memenuhi kuota keterwakilan tersebut.
26 Νοε 2020 · Indonesia diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana memberikan hak konstitusi pada perempuan di dunia politik melalui kebijakan partai politik. Pol yang secara tegas mengatur adanya keterwakilan perempuan 30% mulai pengurus harian partai hingga penempatan perempuan dalam daftar caleg.
1 Ιουν 2011 · Undang-undang Partai politik saat ini telah mengakomodir hak perempuan untuk terlibat langsung dikancah perpolitikan Indonesia. Hal tersebut mencerminkan
