Αποτελέσματα Αναζήτησης
29 Νοε 2021 · Dari pemilu ke pemilu, politik afirmasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan belum tertunaikan secara ajek. Selain tak ada penegasan dalam undang-undang, sistem pemilu proporsional terbuka juga belum ramah perempuan.
- Penuhi Hak Politik Perempuan
Semua undang-undang itu melindungi masyarakat, tetapi...
- Penuhi Hak Politik Perempuan
9 Μαΐ 2023 · Diperbarui 24 Mei 2023. Keberpihakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipertanyakan karena lembaga ini belum menepati janji merevisi peraturan soal keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024.
26 Νοε 2020 · Secara khusus, terkait dengan keterwakilan perempuan di parlemen dan di pemerintahan sebagai implementasi hak politik perempuan, juga memiliki landasan kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN, yang merupakan pengembangan dari UU No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025.
10 Φεβ 2022 · Beberapa aturan yang secara jelas mendorong keterwakilan perempuan di dunia politik adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum serta UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait mandat partai politik untuk memenuhi kuota keterwakilan tersebut.
29 Απρ 2023 · Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan.
meminimalkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, serta bertalian dengan upaya meningkatkan peran perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah dilakukan berbagai ikhtiar.
20 Μαΐ 2023 · Semua undang-undang itu melindungi masyarakat, tetapi terutama perempuan sebagai korban terbesar. Banyak penelitian membuktikan, negara yang mengabaikan perempuan mengalami masalah peningkatan kesejahteraan.
