Αποτελέσματα Αναζήτησης
29 Νοε 2021 · Padahal, hak-hak politik perempuan merupakan amanat undang-undang tentang politik afirmasi (affirmative action) kuota 30 persen keterwakilan perempuan yang belum tertunaikan secara ajek dari pemilu ke pemilu.
Undang-undang (UU) TENTANG Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita ABSTRAK: Bahwa perlu konvensi hak‐hak politik kaum wanita disetujui dengan Undang‐undang. a.Pasal‐pasal 89 dan 120 Undang‐undang Dasar Sementara Republik Indonesia; b.Pasal IV sub‐sub konvensi tersebut.
26 Νοε 2020 · Indonesia diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana memberikan hak konstitusi pada perempuan di dunia politik melalui kebijakan partai politik. Pol yang secara tegas mengatur adanya keterwakilan perempuan 30% mulai pengurus harian partai hingga penempatan perempuan dalam daftar caleg.
9 Μαΐ 2023 · Afirmasi itu untuk pertama kalinya diteguhkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang mewajibkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif.
1 Ιουν 2011 · Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di parlemen.
khususnya hak-hak perempuan, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional. Beberapa konvensi internasional tersebut adalah: 1. Konvensi tentang Hak-hak Politik Wanita Tahun 1952 menjadi Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958. 2. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
10 Φεβ 2022 · Beberapa aturan yang secara jelas mendorong keterwakilan perempuan di dunia politik adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum serta UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait mandat partai politik untuk memenuhi kuota keterwakilan tersebut.
