Yahoo Αναζήτηση Διαδυκτίου

Αποτελέσματα Αναζήτησης

  1. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. PP ini mengatur mengenai perencanaan Tata Ruang; Pemanfaatan Ruang; Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Pengawasan Penataan Ruang; Pembinaan Penataan Ruang; dan ...

  2. Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

  3. 2 Φεβ 2021 · Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang

  4. 27 Απρ 2021 · Sebagai salah satu aturan pelaksana Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam pengaturan penataan ruang baik dalam lingkup nasional maupun di daerah.

  5. 12 Οκτ 2021 · PP Penataan Ruang berisi ketentuan-ketentuan mengenai Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Kelembagaan Penataan Ruang.

  6. pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; pengaturan penataan ruang yang ...

  7. 3 Νοε 2020 · Pada 27 UU no 27 tahun 2007 dihapus dan isinya digabungkan ke pasal 26 pada UU no 11 tahun 2020 dengan deskripsi yang sama dengan provinsi terkait penetapan tata ruang menjadi peraturan daerah dan PerBup.

  1. Γίνεται επίσης αναζήτηση για