Yahoo Αναζήτηση Διαδυκτίου

Αποτελέσματα Αναζήτησης

  1. Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan: ABSTRAK: bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan ...

  2. 11 Μαρ 2021 · Pengesahan PP No. 27 Tahun 2021 diharapkan mempu memberikan dampak positif bagi pelaku usaha perikanan di Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan sosialisasi terkait hal ini.

  3. UU No.9/1985 tentang Perikanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan perikanan secara politik, sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian dan pengawasan, prasarana perikanan maupun penyesuaian dengan hukum laut nasional/ internasional; Ternyata keberadaannya belum merangkum aspek pengelolaan sumber daya ikan serta kurang ...

  4. Wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut, dan pelindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan di laut, tata kelola dan kelembagaan, serta peran serta masyarakat.

  5. Menguasai konsep teoretis tentang: ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum; sumber, asas, prinsip dan norma hukum; dan sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya; b.

  6. Kelautan dan Perikanan berpendapat bahwa yang menjadi kendala adalah terkait dengan waktu penyampaian hasil penyidikan ke Penuntut Umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana pada

  7. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UU ini diatur mengenai ruang lingkup pemberlakuan UU perikanan; wilayah pengelolaan perikanan; pengelolaan perikanan; usaha perikanan; sistem informasi dan data statistik perikanan; pungutan perikanan; penelitian dan ...