Αποτελέσματα Αναζήτησης
Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 101 Ayat (1) Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dilaksanakan oleh: Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
11 Οκτ 2009 · Narkotika - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ... Pembahasan khusus tentang UU Pelindungan Data Pribadi, untuk membantu Anda memantau kepatuhan hukum. Awards. Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia. PKPA.
4 Φεβ 2009 · Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unduh. 3336 downloads 374.98 KB. Tidak ada berita terkait. peraturan Undang-Undang. Berikutnya. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Gedung Dr. Adhyatma, MPH, Lt. 8 R.817
17 Ιουλ 2022 · Hal tersebut termuat dalam Pasal 134 ayat (2) UU Narkotika yang berbunyi “Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh ...
