Αποτελέσματα Αναζήτησης
Jawaban : Pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi dan kebijakan pungutan daerah dengan cara menetapkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang, hingga ...
Selain itu, perpajakan daerah dapat diartikan bermacam-macam, yaitu : (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, (2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarif pajak dilakukan oleh pemerintah daerah, {3) Pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut oleh pemerintah daerah,
Beberapa aturan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak meliputi: Jenis Pajak: Peraturan ini mengatur jenis pajak yang dapat dikenakan oleh pemerintah daerah, seperti pajak properti, pajak penjualan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan lain sebagainya.
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
Untuk daerah provinsi, jenis Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Namun, karena tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif Pajak, provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya.
Kepala Daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa: perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau; pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. (2)
7 Αυγ 2020 · Dalam konteks desentralisasi fiskal, optimalisasi pajak daerah sangat penting untuk mewujudkan kemandirian daerah. Hingga saat ini, mayoritas daerah masih bergantung pada alokasi dana perimbangan, baik itu dana transfer ke daerah maupun dana desa, dari pemerintah pusat.
