Αποτελέσματα Αναζήτησης
BUKU KESATU ORANG BAB I MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGAAN (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa) Pasal 1 Menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Pasal 2 Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya.
BUKU KESATU ORANG BAB I MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGAAN (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa) Pasal 1 Menikmati hak-hak kewargaan tidak...
The Civil Code of Indonesia (Dutch: Burgerlijk Wetboek van Indonesië, BW), commonly known in Indonesian as Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (lit. 'Law Book of Civil Code', derived from Dutch), abbreviated as KUH Perdata), are laws and regulations that form the basis of civil law in Indonesia.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku Kedua - Benda/Barang. Buku Ketiga. →. Buku kedua mengatur mengenai benda sebagai obyek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Benda dalam pengertian yang meluas merupakan segala sesuatu yang dapat dihaki (dimiliki) oleh seseorang.
Buku pertama mengatur tentang orang sebagai subyek hukum, hukum perkawinan dan hukum keluarga.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. proyek saudari: artikel Wikipedia, item Wikidata. Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
