Αποτελέσματα Αναζήτησης
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) BUKU KESATU ORANG BAB I MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGAAN (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa) Pasal 1 Menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Pasal 2
Alamat : Mahkamah Agung RI. Gedung F Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110. Phone : (021)-3843348. Email : per.uu@mahkamahagung.go.id. Instagram; Youtube
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata.
The Civil Code of Indonesia (Dutch: Burgerlijk Wetboek van Indonesië, BW), commonly known in Indonesian as Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (lit. 'Law Book of Civil Code', derived from Dutch), abbreviated as KUH Perdata), are laws and regulations that form the basis of civil law in Indonesia.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara ...
PERDATA Indonesian Civil Code (Afgekondigd bij publicatie van 30 April 1847 S. No. 23). (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (Promulgated by publication of April 39 1847 S.NO.23) EERSTE BOEK VAN PERSONEN BUKU KESATU - ORANG BOOK ONE - INDIVIDUAL EERSTE TITEL BAB I Chapter I Van het genot en het verlies der burgerlijke regten
Hukum perdata di Indonesia terdiri dari Hukum Perdata Adat, Hukum Perdata Eropa, dan Hukum Perdata Nasional, selain itu pula terdapat pula Hukum Perdata Internasional [2].
