Αποτελέσματα Αναζήτησης
UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki 5 (lima) tujuan utama, yaitu: Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kelompok Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) (BAB III) Bagaimana pengaturan fringe benefit atau natura pada UU HPP?
UU ini mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. UU ini berlaku sejak 29 Oktober 2021 dan dapat diakses di situs jdih.setneg.go.id.
1 ημέρα πριν · Oleh: Hartono, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) pada tanggal 7 Oktober 2021 dan Presiden Joko Widodo menetapkannya menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021.
21 Δεκ 2021 · UU HPP adalah undang-undang yang mengubah empat undang-undang perpajakan, yaitu KUP, PPh, PPN, dan Cukai. UU HPP memiliki tujuan untuk meningkatkan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.
3 Μαρ 2023 · UU HPP adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku pada tahun pajak 2022. Simak poin penting dan perubahan dalam pajak PPh, PPN, PPS, PPh Karbon, dan cukai di dalam UU HPP ini.
28 Ιαν 2022 · Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun sistematika dalam UU HPP yang terdiri dari: Bab I Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 1) Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 2) Bab III Pajak Penghasilan (Pasal 3)
23 Νοε 2021 · Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah mengesahkan dan mengundangkan Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”).
