Αποτελέσματα Αναζήτησης
23 Ιαν 2020 · KOMPAS.com - Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UUD 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.
21 Φεβ 2020 · NKRI adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, yang selalu menggunakan aturan main sesuai dengan ketentuan hukum (UUD) yang berlaku. Hal penting yang harus diingat, bahwa bangunan NKRI adalah negara demokrasi yang berlandaskan pada hukum dan ketuhanan Yang Maha Esa.
1 ημέρα πριν · Selengkapnya mengenai pengertian negara hukum dapat Anda baca pada artikel Hubungan Hak Asasi Manusia dengan Negara Hukum dan Konsep Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia. Demikian jawaban dari kami terkait bunyi dan makna Pasal 1 UUD 1945, semoga bermanfaat. Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Referensi:
13 Απρ 2022 · Alinea pertama pembukaan UUD 1945 memuat dalil subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan. Alinea pertama juga mengandung dalil objektif, yakni pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia.
18 Απρ 2021 · Pengertian NKRI. NKRI adalah kependekan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI memiliki berbagai macam ciri khas, yakni kebhinekaan suku, kebudayaan, dan agama. Kebhinekaan tersebut tercermin dalam satu ikatan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu juga.
11 Φεβ 2020 · Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia secara jelas dapat dipahami dari dasar negara Pancasila dan konstitusi negara, UUD 1945. Makna NKRI. NKRI yang merupakan wujud proklamasi kemerdekaan memiliki dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Baca juga: Kedatangan Inggris di Indonesia
31 Ιουλ 2023 · NKRI memiliki makna sebagai negara kesatuan, yang artinya seluruh wilayah Indonesia berada di bawah satu pemerintahan pusat. Hal ini berbeda dengan negara federal yang membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah otonom.
